Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota di tahun 2019 terbilang minim. Pasalnya, sampai dengan Agustus 2019, hanya 91 unit RTLH yang difasilitasi.
“Biasanya kami lakukan sekitar 2.500 unit rumah (RTLH) setahun, seperti tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini hanya 91 rumah,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT, kepada Suara NTB di Mataram, Jumat, 30 Agustus 2019.
Hal itu, ujarnya, disebut sebagai imbas dari bencana gempa yang terjadi pada 2018 lalu. Untuk tahun 2019 diakui Sugihartha pihaknya tengah fokus melakukan pendampingan untuk pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Sebagian besar anggaran dari Pemprov juga menjadi terbatas untuk penanganan RTLH dikarenakan penyusunan rencana aksi pascagempa NTB tersebut.
“Pemerintah provinsi sudah menyusun apa saja yang akan dilakukan sehingga untuk 2019 kebutuhan anggaran di daerah kita difokuskan ke rencana aksi itu,” ujar Sugihartha. Pemangkasan pun perlu dilakukan, salah satunya untuk penanganan RTLH yang menjadi tugas Disperkim NTB.
Diterangkan Sugihartha RTLH yang telah ditangani pada 2019 tersebar di kabupaten/kota yang tidak terdampak gempa. Jumlah unit RTLH sendiri diharapkan kembali normal pada tahun 2020 mendatang sesuai dengan usulan dari Disperkim NTB. “Usulan kami yang sedang berproses kita kembali ke angka 2.000 sampai 3.000 unit per tahunnya,” ujarnya.
Sampai saat ini terdapat 239.000 unit rumah tidak layak huni di NTB. Untuk penanganannya, Disperkim mencanangkan untuk memfasilitasi sebanyak 101.852 unit terlebih dahulu. Sedangkan sisanya masuk ke dalam fase dua.
Berdasarkan data Pemprov NTB dalam NTB Satu Data, setidaknya ada lima kabupaten yang memiliki jumlah RTLH cukup tinggi di NTB. Diantaranya Lombok Timur 35.208 unit, Lombok Tengah 13.973 unit, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, dan Bima 10.070 unit. Sedangkan lima kabupaten/kota memiliki jumlah RTLH mencapai ribua unit seperti Kota Mataram 946 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Dompu 8.006 unit dan Kota Bima 3.419 unit.
Sumber : SuaraNTB